Beberapa bupati-walikota Se-Indonesia minta gaji mereka dinaikkan. Ini disampaikan para kepala daerah sesudah kegiatan orientasi kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah (OKPPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mereka sepakat minta kenaikan gaji bupati-walikota demi mengoptimalisasi kinerja mereka selaku penyelenggara pemerintahan.
Menanggapi itu, Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengakui, memang janji Joko Widodo (Jokowi) Presiden untuk menaikan gaji para kepala daerah. Tapi dia mengingatkan pertumbuhan ekonomi harus membaik lebih dahulu. Targetnya di atas 6 persen, baru ada kenaikan gaji.
“Yang penting itu, kepala daerah harus kerja dulu, bertanggung jawab dan amanah,” kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (09/11/2015).
Hasil rekomendasi para kepala daerah itu akan diserahkan kepada Presiden. Intinya, menurut Mendagri, para bupat-walikota harus mampu melayani publik, memotong birokrasi perizinan. “Kalau bisa masalah perizinan itu selesai dalam hitungan hari, kalau perlu jam,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri minta agar para bupati-walikota dapat membangun jaringan lebih baik. Ia juga menekankan agar program-program daerah bisa sinergi serta punya konektivitas dengan kebijakan nasional.
Meski demikian, terkait rekomendasi kenaikan gaji bupati-walikota itu, menurut Tjahjo. Kemendagri akan berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kalau porgram itu kordinasi antara kementerian dan lembaga. Kaya ini minta naik gaji, kan wewenangnya kementrian keuangan,” pungkas Tjahjo. [EVI]
