Dinas Pendidikan Sidoarjo, terkesan enggan menyikapi serius, dampak berdirinya tower BTS milik operator terbesar di Indonesia, yang berada di dekat sekolah Taman Kanak-Kanak di Dusun Beciro, Jumputrejo, Sukodono, Sidoarjo.
Waktu Tim Inti Warta konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, dari bagian informasi diarahkan ke Dewi Susiati Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF. “Saya juga merasa ikut prihatin dengan Sekolah PG-TK yang ikut terdampak dengan berdirinya tower itu, namun masalahnya tower itu sudah terlanjur berdiri dan itu sudah bukan lagi ranah dari Dinas Pendidikan,” ujar Dewi.
Dewi juga mengaku sudah membuatkan laporan soal kondisi itu ke Asrofi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, dan berjanji akan mengabari perkembangan kelanjutannya kepada Tim Inti Warta.
Sementara dari sumber lain mengatakan kalau, konon tanda tangan warga yang berjumlah 45 orang bukan dari 45 Kepala Keluarga yang terdampak dari tower itu, melainkan dari sepasang suami-istri saja dari beberapa warga yang terlanjur ikut tanda tangan untuk persetujuan dengan berdirinya tower.
Sedangkan beberapa warga yang sudah terlanjur ikut tanda tangan untuk menerima kompensasi dan menyadari dampak dari tower, juga mengaku menyesal namun tak dapat berbuat apa-apa untuk menyampaikan aspirasinya dikarenakan takut adanya intimidasi dikemudian hari.
Dari kesimpulan informasi yang dihimpun, muncul sebuah indikasi serta dugaan oknum perangkat dari desa dan dari kecamatan juga ikut “bermain” dengan berdirinya tower milik operator selular terbesar di Indonesia itu.
Sampai berita ini diwartakan, Widarto Kades Jumputrejo dan Machfud Sekcam Kecamatan Sukodono beserta rekanan kontraktor Mitratel pembangun Tower Base Transceiver Station (BTS), PT. Ide Sehati masih bungkam dan enggan memberikan tanggapannya, dengan warga yang terdampak tower di Dusun Beciro, Jumputrejo, Sukodono Kabupaten Sidoarjo. [ZAL]
