Eri Cahyadi Calon Wali Kota Surabaya dan Armuji Wakil Wali Kota terkejut dengan beredarnya isu adanya mahar politik sebesar Rp 50 miliar dalam pencalonannya melalui PDI Perjuangan di Pilkada Surabaya.
”Klir, itu fitnah. Saya mendapatkan rekomendasi tidak pakai mahar. Tidak ada permintaan dari PDI Perjuangan. Serupiah pun tidak ada. Ini adalah partai yang tertib, yang selalu taat asas,” ujar Eri Cahyadi.
Eri menyatakan kekagetannya dengan isu mahar Rp 50 miliar. ”Wah, dari mana uang sebesar itu? Tidak masuk akal Rp 50 miliar untuk rekomendasi,” ujarnya.
Eri mengatakan, PDIP adalah partai yang tertib dan tanpa mahar, sehingga bisa melahirkan sosok seperti Bambang DH dan Tri Rismaharini yang sudah diakui reputasinya di level nasional dan internasional.
”Saya bersyukur mendapatkan amanah dari PDI Perjuangan menjadi calon wali kota Surabaya meneruskan perjuangan Bu Risma. Dengan tanpa mahar, kami tidak perlu repot mencari balik modal. Itu pula yang terjadi pada Bu Risma yang direkomendasi PDI Perjuangan dua kali dalam Pilkada 2010 dan 2015. Sehingga Bu Risma memimpin Surabaya selama 10 tahun dengan tanpa beban,” ujar Eri Cahyadi.
Mantan kepala Bappeko Surabaya itu menyerahkan sepenuhnya beredarnya isu tersebut ke DPC PDIP Surabaya. ”Yang jelas, saya sudah tegaskan bahwa mahar tidak ada sama sekali. Untuk langkah selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya,” jelas Eri yang termasuk perintis sistem pemerintahan elektronik yang bersih dari korupsi di Pemkot Surabaya.
”Sejak Wali Kota Pak Bambang DH hingga Bu Risma, saya dididik bahwa untuk mewujudkan tujuan yang baik harus pula diawali dengan perbuatan yang baik, tidak dengan memberikan sesuatu hanya untuk mewujudkan tujuan,” ujar Eri.
“Di PDI Perjuangan, saat sekolah partai, kami digembleng bahwa menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah untuk melayani rakyat, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, memberantas kemiskinan dan kebodohan,” lanjut Eri.
Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Armuji mengatakan, adalah hal yang keliru besar jika menyebut ada proses transaksi politik alias mahar dalam pencalonan di sebuah Pilkada.
”Saya ini puluhan tahun di PDI Perjuangan. Pernah ditugaskan ikut menyukseskan calon kepala daerah. Saya juga dicalonkan menjadi ketua DPRD di mekanisme internal partai. Tidak ada itu yang namanya harus bayar ke DPP PDI Perjuangan untuk dapat rekomendasi,” tegasnya.
”Justru kalau mau coba main-main menyerahkan mahar, kita sendiri bisa digorok alias dipecat oleh DPP PDI Perjuangan,” imbuh Armuji. [DIK]
