Pemerintah menargetkan tahun 2019 mendatang akan ada 2 juta wisatawan mancanegara (Wisman) dan 5 juta wisatawan Nusantara (Wisnu) berkunjung ke Candi Borobudur di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah.
Target itu melonjak dibanding jumlah rata-rata sekarang yang hanya 200.000-300.000 orang berkunjung ke kawasan wisata Candi Borobudur.
Untuk itu, menurut Arief Yahya Menteri Pariwisata (Menpar), pemerintah akan mengembangkan kawasan Borobudur sebagai destinasi utama berstandar internasional.
“Apa artinya destinasi utama? Orang dari luar negeri itu langsung ke Borobudur. Kalau sudah ditetapkan sebagai destinasi utama maka airport harus dibangun, international airport harus dibangun, fasilitas hotel-hotel harus juga berskala internasional,” kata Menpar kepada wartawan sesudah rapat terbatas di Hotel Manohara, kawasan Candi Borobudur, Muntilan, Kabupaten, Magelang, Jateng, Jumat (29/01/2016) petang.
Rapat terbatas dipimpin Joko Widodo Presiden, dihadiri Arief Yahya Menpar, Tjahjo Kumolo Mendagri, Retno Marsudi Menlu, Pratikno Mensesneg, Pramono Anung Seskab, Trikawan Munaf Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Ganjar Pranowo Gubernur Jateng dan Sultan Hamengku Buwono X Gubernur DIY.
Mengenai pelabuhan udara (bandara) internasional itu, Menpar menegaskan tidak harus Bandara Ahmad Yani, Semarang. “Kita bisa saja membangun bandara baru tapi bisa dipastikan dia harus international airport dan standarnya harus internasional, seperti Soekarno Hatta,” ujarnya.
Lokasinya? “Lokasinya saya tidak boleh ngomong nanti dimarahi Pak Yonan (Menhub),” kata Menpar menjawab wartawan sekaligus tidak mengiyakan kalau bandara yang dimaksud sekarang sedang dibangun pemerintah di Kulon Progo, Yogyakarta.
Arief Yahya menjelaskan, rapat terbatas sudah menyepakati brandingnya untuk menjadikan Borobudur sebagai destinasi utama wisatawan, taglinenya Borobudur Mahakarya Budaya Dunia atau World Cultural Masterpiece dalam Bahasa Inggris-nya.
Adapun dari sisi pengelolaan, rapat terbatas menyepakati pembentukan Badan Otorita Borobudur.
“Nanti kita akan kelola secara integrasi karena kita sudah bisa merumuskan kelemahan kita adalah ini single destination tapi multi management. Itu gak mungkin satu perusahaan, katakan CEO-nya ada 4 apalagi 5. Akhirnya kita sepakat untuk dibentuknya Badan Otorita Borobudur,” papar Menpar.
Badan Pengelola itu nanti, lanjut Menpar, berada di bawah Presiden berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman, hal ini karena Dewan Pengarah dari badan pengelola pariwisata ini adalah Menko Kemaritiman.
“Ini masih diusulkan ya, nanti Presiden yang menerapkan. Ketua Pelaksana Harian-nya Menpar,” pungkas Menpar. [DON]