DPC PDIP Surabaya akan mengusulkan perlunya pelaksanaan Memorandum of Understanding (MOU) antara bakal calon kepala daerah dengan partai Politik yang mengusung dalam pemilukada pada Kongres DPP PDIP April mendatang.
Sukadar Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPC PDIP Surabaya, mengatakan, Mou dilakukan agar partai tidak dijadikan kendaraan politik calon kepala daerah yang direkomendasi terlepas mereka kader partai atau bukan.
“Kita tahu PDIP selalu dikadali (dibohongi) hanya dijadikan kendaraan politik. Kalau jadi mencolot (keluar), tanpa ada pemberitahuan,” ujarnya, Jumat (27/02/2015).
Sukadar mengungkapkan, beberapa orang yang dinilai hanya menjadikan PDIP sebagai kendaraan politik dalam pemilukada, diantaranya Bibit Waluyo mantan Gubernur Jawa Tengah, I Made Mangkupastika yang sekarang menjabat Gubernur Bali.
Mereka yang awalnya menjabat lewat PDIP, pada pemilukada berikutnya mencalonkan lewat partai politik lainnya. Waktu ditanya apakah Walikota Tri rismaharini apakah termasuk di dalamnya, anggota Komisi C DPRD Surabaya ini enggan menjawab secara tegas.
“Saya gak bilang seperti itu lho ya, sampean bisa lihat sendiri sikapnya seperti apa,” kata Kadar sembari tertawa.
Sukadar mengatakan, sejumlah orang yang hanya memanfaatkan PDIP sebagai kendaraan politik dalam pemilukada sudah berlangsung selama bertahun tahun. Kondisi itu terjadi, karena tidak ada hal yang mengikat. “Karena gak ada yang mengikat, begitu jadi (Kepala Daerah) mereka lepas dengan sendirinya,” terangnya.
Sementara menghadapi pemilukada 2015 ini, DPC PDIP Surabaya belum menentukan bakal calon Walikota. Tapi menurut Sukadar, aspirasi dari para kader dukungan menguat kepada Wisnu Sakti Buana Wakil Walikota. “Kalau kita harapannya kader sendiri,” tegasnya.
Untuk menentukan siapa bakal calon yang diusung dalam Pemilukada Surabaya 2015 akan ditentukan dalam Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus).
Tapi sebelumnya akan digelar (Rapat Kerja Cabang) DPC PDIP Surabaya dan Kongres DPP PDIP. [TAS]