Keinginan Joko Widodo (Jokowi) Presiden bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas Trans Pasific Partnership (TPP) bisa membahayakan para pengguna internet di Indonesia.
Ini dikatakan Firdaus Cahyadi Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia.
Menurut Firdaus, hal itu terjadi karena dalam perjanjian TPP ada ketentuan mengenai hak cipta di internet yang sangat represif.
Ditambahkan Firdaus, pengaturan hak cipta yang represif di internet, bisa mengancam kebebasan berekspresi.
“Sebuah atau website dengan mudah akan diblokir bila satu diantara kontennya diduga melanggar hak cipta,” ujar Firdaus Cahyadi.
Ditegaskan Firdaus, sebelum aturan itu dijalankan, harusnya dilihat dulu sejauh mana pelanggarannya, tidak asal main blokir.
Pemblokiran website secara ugal-ugalan, lanjut Firdaus, hanya karena alasan melanggar hak cipta juga bisa mengancam hak warga atas informasi dan pengetahuan di internet.
“Selama ini internet menjadi media yang memudahkan warga berbagi informasi dan pengetahuan, tapi dengan adanya ketentuan yang represif mengenai hak cipta, kemudahan warga untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan akan tertutup,” ungkap Firdaus.
Selain itu, pembahasan point-point dari TPP sangat tertutup. Di AS, TPP banyak ditentang warga karena ketertutupan pembahasannya.
“Anehnya, Presiden Indonesia Jokowi, dengan tanpa merasa bersalah mengatasnamakan bangsa Indonesia untuk bergabung dengan TPP, padahal presiden tidak pernah membuka ke publik dokumen tentang TPP itu,” ungkap Firdaus.
Jokowi, kata Firdaus, tidak bisa mengatasnamakan negara Indonesia dalam menyatakan keinginannya bergabung dengan TPP, tanpa pernah sebelumnya membuka dokumen TPP itu sendiri.
“Rakyat Indonesia yang akan dirugikan jika pemerintah bernafsu bergabung dengan TPP ini. Celakanya, rakyat tidak pernah dilibatkan dan diajak bicara pemerintah kalau ingin ikut dalam TPP,” sesal Firdaus.
Untuk itu, SatuDunia sebagai organisasi masyarakat sipil yang concern pada isu informasi, komunikasi, pengetahuan dan teknologi, mendesak pemerintah untuk melalukan beberapa hal sebelum bergabung dalam TPP.
“Pertama, pemerintah harus membuka dokumen TPP yang akan diikutinya ke publik. Kedua, pemerintah harus memfasilitasi sebuah debat publik yang kondusif mengenai TPP ini,” tegas Firdaus Cahyadi Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia. [DON]
