Joko Widodo (Jokowi) Presiden mendukung lahkan Komisi Persaingan Usaha (KPPU) yang merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melakukan praktek kartel dan melakukan pengurangan pasokan komoditi penting ke pasar, sehingga mengakibatkan tingginya harga.
“Respon beliau sangat mendukung upaya-upaya KPPU untuk melakukan penegakan hukum di bidang pangan,” kata Syarkawi Rauf Ketua KPPU kepada wartawan sesudah diterima Jokowi Presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/11/2015).
Dalam pertemuan dengan Presiden, KPPU melaporkan hasil pantauannya di 11 provinsi sentra produksi beras nasional, baik yang ada di Sumatera, Jawa, sampai Papua. Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan adanya 5 (lima) pemain besar.
“Pemain-pemain besar inilah yang menentukan harga,” kata Syarkawi seraya menyebutkan, dampak dari persekongkolan itu beras menjadi langka di pasaran, dan harganya melonjak tinggi.
Ia menegaskan, kalau ada tindakan yang mengarag ke anti persaingan, maka sesuai perundangan yang berlaku KPPU akan melakukan tindakan langsung.
Sesuai arahan Presiden, lanjut Syarkawi, KPPU akan menjatuhkan sanksi administrasi, dan merekomendasikan pencabutan izin usaha perusahaan yang bersangkutan.
Daging
Khusus untuk komodisi daging, Syarkawi Rauf mengatakan kalau pihaknya sudah menyidangkan 32 perusahaan yang diduga melakukan kartel daging sapi.
“Dua bulan ke depan akan ada keputusan resmi dari KPPU mengenai dugaan kartel daging sapi,” kata Syarkawi.
Ditambahkan Syarkawi, kalau perusahaan itu berasal dari dalam negeri tetapi menjalin hubungan dengan perusahaan asing.
Perusahaan itu, jelas Syarkawi, bersekongkol untuk menahan pasokan daging sapi sampai ke rumah potong hewan. [EVI]
