Joko Widodo Presiden minta agar jangan ada kriminalisasi di tubuh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bahwa kita sepakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum termasuk Kejaksaan dan Mahkamah Agung, sebab itu jangan ada kriminalisasi saya ulangi jangan ada kriminilsasi,” kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (25/01/2015) malam.
Presiden minta bila ada proses hukum yang dialami oleh anggota Polri maupun KPK agar dapat dilakukan secara jelas dan terbuka.
“Kasus hukum yang ada personil KPK dan Polri harus terang benderang dan transparan agar proses hukum berjalan dengan baik jangan ada intervensi dari siapapun,” katanya.
“KPK dan Polri perlu bahu membahu memerantas korupsi biarkan KPK bekerja dan Polri bekerja dan semua tidak diatas hukum, keduanya harus membuktikan bahwa bertindak benar sesuai perudang-undangan yang berlaku, sekali lagi harus terang benderang dan jangan ada kriminalisasi,” tegas Presiden.
Mendampingi Presiden dalam keterangan pers sejumlah tokoh yang dipanggil Presiden untuk dimintai pendapat diantaranya Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana, Widodo Umar mantan Wakil Ketua KPK, Jimly Asshidiqie mantan Ketua MK, Hikmahanto Juwana ahli hukum dan Oegroseno mantan Wakapolri. [EVI]