Untuk menekan angka penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), ratusan pekerja dan buruh di Surabaya gelar Sosialisasi Protokol COVID-19, di Lapangan Mundu, Jalan Mundu, Tambaksari, Surabaya, Rabu (08/07/2020).
Aksi para buruh dan pekerja ini dilakukan ratusan anggota beragam serikat buruh dan organisasi pekerja di Surabaya, dengan membagikan masker pada warga Surabaya yang masih lalai dengan tidak memakai masker selama masa Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) di Surabaya yang makin parah.
Wardoyo Perwakilan Pekerja mengatakan, kegiatan yang digalang ratusan buruh dan pekerja itu, sengaja dilakukan di tengah masa pandemi Covid-19, karena Surabaya merupakan wilayah paling parah di Indonesia, dalam penyebaran penularan Covid-19.
“Diharapkan dengan aksi ini, kita bisa mengajak warga Surabaya lebih peduli dengan bahaya Covid-19, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah disarakan pemerintah,” ujar Wardoyo.
Selain itu, kegiatan yang digelar para buruh dan pekerja, diharapkan bisa menyadarkan warga Surabaya dengan bahaya penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) yang masih belum menurun di Surabaya.
Dalam kegiatan itu, para buruh dan pekerja juga menggalang tanda tangan dukungan untuk Dwi Purnomo Mantan Kadisnaker Surabaya dari seluruh warga Surabaya agar maju dalam Pilwali Surabaya 2020.
“Rencananya aksi penggalangan tanda tangan dukungan dan sosialisasi protokol Coronavirus Disease (COVID-19) itu, akan digelar di beberapa lokasi di Surabaya secara bertahap,” jelas Wardoyo.
Menurut Wardoyo, aksi serupa akan digelar di Margomulyo, Rungkut, Kenjeran, Sawahan, dan lokasi strategis lain di Surabaya.
“Para buruh dan pekerja di Surabaya juga berharap, dengan kepemimpinan Pak D sapaan Dwi Purnomo sebagai Wakil Walikota Surabaya lewat Pilwali tahun ini, Surabaya akan menjadi lebih baik,” terang Wardoyo.
Ditanya dengan siapa Pak D akan dipasangkan dalan Pilwali Surabaya 2020, Wardoyo mengatakan, masih akan menunggu peta politik yang sudah menghangat di Surabaya dalam beberapa hari terakhir. “Bisa dari calon walikota yang sudah ada, atau bisa juga dengan calon walikota yang masih menunggu rekomendasi dari partai politik,” pungkas Wardyo. [HAR]