Pemerintahan Myanmar yang didukung militer berjanji pada Rabu bahwa mereka akan menghormati hasil pemilihan umum meskipun melihat kekalahan total, sementara Aung San Suu Kyi pemimpin oposisi meminta pertemuan dengan Presiden dan pemimpin militer.
Pemerintah mengisyaratkan demikian sesudah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi meraih hampir 90 persen kursi sejauh ini, lapor AFP.
Meskipun pihak berwenang belum mengumumkan kemenangan NLD, kekuatan Myanmar, yang didominasi militer dan sekutu-sekutunya selama setengah abad, itu terlihat siap untuk mundur.
Tetapi, pendukung Suu Kyi masih khawatir akan respon dari pihak militer yang merujuk pada tidak diakuinya kemenangan NLD pada pemilihan 1990 silam.
Dalam reaksi resmi pertama yang dikeluarkan partai berkuasa dukungan militer, Menteri Informasi Ye Htut memberi selamat kepada NLD atas perolehannya sejauh ini dan menyatakan tekad untuk menghormati dan mematuhi keputusan para pemilih.
“Kami akan bekerja secara damai dalam pemindahan” tanggung jawab kepada partai yang menang, ujarnya dalam akun Facebook miliknya dan menambahkan bahwa diskusi dengan Suu Kyi dapat dilaksanakan sesudah hasil resmi diumumkan.
Pada siang harinya, pejabat pemilihan umum sudah memberikan NLD 48 kursi lagi, yang menjadikan perolehan kursinya sejumlah 211 dari 232 kursi sejauh ini.
NLD membutuhkan sekitar 120 kursi lagi baik dalam majelis tinggi maupun rendah untuk menjadi mayoritas, tetapi diramalkan mereka akan mampu mendapatkan lebih.
Sebelumnya, Suu Kyi mengirimkan pesan kepada Presiden Thein Sein, Panglima Militer Min Aung Hlaing serta ketua parlemen yang berpengaruh, Shwe Mann, untuk mengajak berdiskusi mengenai perdamaian nasional minggu depan.
“Masyarakat sudah menyampaikan keinginan mereka dalam pemilihan umum,” ujar Suu Kyi.
Langkah pertama Suu Kyi untuk berhubungan dengan pihak militer dan sekutu politiknya menunjukkan kesediaan untuk bekerja dengan kalangan yang menjadikan dirinya tahanan rumah selama 15 tahun.
Para analis mengatakan bahwa bulan-bulan penuh kesulitan akan menghadang, dengan kalangan militer yang masih berkuasa dalam sektor penting dilindungi konstitusi yang disusunnya. Undang-undang dasar itu memberi pihak militer 25 persen kursi parlemen serta jabatan-jabatan kunci di bidang keamanan.
Konstitusi tersebut juga melarang Suu Kyi untuk menjadi presiden. [HAR]
