Pola kemitraan antara TNI dan Polisi dalam penanganan bencana, bukan pertama kali dilakukan Pemprov Jatim.
Waktu bencana meletusnya Gunung Kelud beberapa tahun lalu, pembangunan 14.231 rumah dilakukan dalam satu bulan. Pola penanganan sama juga dilakukan di bencana tanah longsor di Ponorogo beberapa bulan lalu.
Pola kerjasama sejenis sudah dilakukan berkali-kali, sebagai contoh perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Dalam memperbaiki satu rumah dikerahkan 10 TNI dan beberapa personil gabungan yang dibantu warga,” kata Soekarwo Gubernur Jawa Timur, di Pacitan, Jumat (01/12/2017).
Karwo menjelaskan, untuk penanganan bencana di Pacitan, anggaran yang disediakan Pemprov Jawa Timur, mencapai Rp 100 milyar, dan apabila masih kurang, dirinya akan menyurati DPRD untuk proses penambahannya.
“Bantuan bencana harus satu pintu kepedulian masyarakat terhadap bencana yang menimpa masyarakat Pacitan cukup banyak. Oleh sebab itu, mengantisipasi agar bantuan bisa tepat sasaran, Pemprov Jatim mengusulkan agar bantuan diserahkan lewat satu pintu, yaitu Bupati Pacitan,” jelas Karwo.
Pakde Karwo mengatakan, dengan satu pintu, penyalahgunaan bantuan bisa diminimalisir. Selain itu, juga menghindari keributan di lapangan.
Sementara korban bencana banjir dan tanah longsor, sampai 1 Desember 2017 tercatat 20 orang. 14 korban tanah longsor dan 6 korban banjir. Sekarang, masih ditemukan 10 korban jiwa dengan perincian 5 korban tanah longsor dan 5 korban banjir.
Korban lain yang belum ditemukan 10 orang dengan rincian 9 korban tanah longsor dan 1 korban banjir.
“Semuanya diperkirakan meninggal dunia. Tim dan relawan terus berupaya menemukan korban yang masih belum ditemukan,” ujar Pakde Karwo.
Di lokasi bencana, berbagai jenis bantuan penanganan bencana terus diberikan Pemprov Jatim, diantaranya peralatan dan logistik. [HIM]
