Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan tanggung jawab besar pada pemerintah provinsi.
Tanggung jawab itu, khususnya pada tanggung bidang pendidikan tingkat SMK, SMA dan SLB.
Ini dikatakan Soekarwo Gubernur Jatim dalam Workshop APPSI dalam rangka kerjasama pemanfaatan produk unggulan daerah bertema Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah di Hotel Shangri-La , Surabaya, Rabu (22/11/2017).
Untuk itu, kata Karwo, Jatim melakukan berbagai langkah, sesudah pengalihan itu, diantaranya komitmen dalam vokasional.
Langkah yang dilakukan Pemprov Jatim, merubah komposisi persentase SMU : SMK dari 70:30 menjadi 30:70.
Sekarang, kata Karwo, posisinya sudah mencapai 35 persen SMU dan 65 persen SMK.
Dengan komposisi seperti itu, maka semua lulusan SMK dapat terkreditasi, sehingga mengurangi jumlah pengangguran.
“Setiap tahun ada 326 ribu tenaga kerja baru, sehingga kita harus berkerja keras termasuk menyiapkan lulusan yang link and match dengan industri maupun UMKM yang membutuhkan,” ungkapnya.
Menurut Soekarwo, Jatim memiliki permasalahan dalam hal pendidikan vokasional.
Secara keseluruhan ada 1991 SMK dengan komposisi 290 SMK negeri dan 1600 SMK swasta. Dari 1.600 SMK swasta, yang terakreditasi A hanya 20 persen. “Sisanya masih perlu dibenahi,” ungkap Pakde Karwo.
Oleh karena itu, kata Karwo, berbagai upaya terus dilakukan dalam meningkatkan kualitas SDM, diantaranya menerapkan dual track strategy yang meliputi sektor formal dan strategi non formal.
“Strategi formal akan diarahkan dengan meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan menambah muatan kurikulum yang diampu perguruan tinggi yang ada fakultas tekniknya,” ungkapnya.
Demikian juga, upaya menciptakan wirausaha-wirausaha yang punya daya saing untuk menguasai pasar dalam negeri maupun pasar global.
Sementara, pada strategi non formal diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil dan bersertifikat, dengan peningkatan sumber daya manusia lewat SMK mini dan balai latihan kerja dengan target 30.032 orang.
“Setidaknya Jatim bisa menyediakan 227.825 tenaga kerja bersertiifikat dan berdaya saing,” jelasnya. [CHA]